SIYASAH : Ketua Lembaga Dakwah Front (LDF) DPP FPI, Novel Bamukmin mengaku pihaknya mengapresiasi terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan melepas saham milik Pemprov DKI di salah satu perusahaan bir ternama PT Delta Djakarta Tbk. Keputusan Sandi melepas saham perusahaan bir merupakan langkah tegas yang dialkukan seorang pemimpin untuk menjaga moralitas masyarakat.
"Itu (melepas saham perusahaan bir) memang komitmen Anies - Sandi yang kita minta ketika kampanye Pemilu DKI Jakarta," kata Novel kepada Harian Terbit, Selasa (24/10/2017).
Menurutnya, dengan komitmen Anies - Sandi melepas saham perusahaan bir maka sudah selayaknya Jakarta sebagai ibukota negara ini dibangun moralnya. Karena peredaran dan adanya pabrik miras akan merusak moral warga Jakarta. Sehingga dengan melepas saham perusahaan bir bisa dialokasikan untuk pengembangan usaha lain yang lebih bermanfaat. Karena saham Pemda DKI Jakarta harus ditarik dan alihkan ke usaha yang lebih baik.
"Sudah lama kita umat Islam agar Pemda dari dulu untuk tarik itu saham perusahaan bir sehingga bisa konsisten membangun moral umat. Selain menarik saham, Pemda DKI juga harus melarang peredaran miras yang ada di Jakarta dari manapun," paparnya.
Novel menuturkan, dengan tidak bersentuhan dengan perusahaan bir atau perusahaan lainnya yang berhubungan dengan maksiat maka warga DKI Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa terjaga imannya. Karena dampak dari miras sangat berbahaya dan menyebabkan keresahan masyarakat. Tidak sedikit terjadi banyak gejolak ketika miras dengan bebas beredar di masyarakat.
Novel juga meminta agar komitmen melepas saham perusahaan bir dapat terlaksana maka perlu dikawal. Pengawalan dilakukan agar saham perusahaan bir tidak dijual kepada yang lain. Karena hal tersebut justru memberikan peluang suburnya peredaran miras di Jakarta. "Kita kawal agar saham di perusahaan bir dialihkan untuk usaha yang lain. Kan banyak kontraktor kontraktor untuk pembangunan di Pemda," tegasnya..
Novel juga menegaskan, pihaknya akan terus menekan agar Anies - Sandi menjalankan komitmennya sesuai janji-janji ketika kampanye Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. "Kita akan tekan terus dan insya Allah gubernur paham lah," jelasnya.
Janji
Sementara itu Dosen STAI Bani Saleh, Bekasi, Ustad Andriyansyah mengatakan, janji adalah utang yang harus dipenuhi. Apalagi Anies- Sandi bersumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an untuk memenuhi segala janji-janjinya ketika kampanye Pilgub DKI Jakarta. Diantara janjinya adalah akan menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir dan uang hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.
"Karena pemerintahan Anies-Sandi baru seumur jagung maka kita tunggu saja bagaimana realisasinya tentang penutupan saham bir itu. Semoga janji-janjinya itu bukanlah isapan jempol belaka sebagai ambisi politik Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru," ujar Andriyansyah.
Menurut Andriyansyah agar terlaksana komitmen Anies-Sandi maka perlu adanya aturan terbaru sehingga janji-janjinya bisa terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat.
"Jadi ada semacam dibuat aturan secara tertulis kapan atau pada tanggal, bulan dan tahun berapa masyarakat bisa menikmati janji gubernur DKI yang baru. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan janjinya tidak akan terkatung-katung atau cuma sebagai pemanis kata ketika kampanye. Di sana masyarakat bisa mengawal janji mereka berdua," paparnya. [htc]
"Itu (melepas saham perusahaan bir) memang komitmen Anies - Sandi yang kita minta ketika kampanye Pemilu DKI Jakarta," kata Novel kepada Harian Terbit, Selasa (24/10/2017).
Menurutnya, dengan komitmen Anies - Sandi melepas saham perusahaan bir maka sudah selayaknya Jakarta sebagai ibukota negara ini dibangun moralnya. Karena peredaran dan adanya pabrik miras akan merusak moral warga Jakarta. Sehingga dengan melepas saham perusahaan bir bisa dialokasikan untuk pengembangan usaha lain yang lebih bermanfaat. Karena saham Pemda DKI Jakarta harus ditarik dan alihkan ke usaha yang lebih baik.
"Sudah lama kita umat Islam agar Pemda dari dulu untuk tarik itu saham perusahaan bir sehingga bisa konsisten membangun moral umat. Selain menarik saham, Pemda DKI juga harus melarang peredaran miras yang ada di Jakarta dari manapun," paparnya.
Novel menuturkan, dengan tidak bersentuhan dengan perusahaan bir atau perusahaan lainnya yang berhubungan dengan maksiat maka warga DKI Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam bisa terjaga imannya. Karena dampak dari miras sangat berbahaya dan menyebabkan keresahan masyarakat. Tidak sedikit terjadi banyak gejolak ketika miras dengan bebas beredar di masyarakat.
Novel juga meminta agar komitmen melepas saham perusahaan bir dapat terlaksana maka perlu dikawal. Pengawalan dilakukan agar saham perusahaan bir tidak dijual kepada yang lain. Karena hal tersebut justru memberikan peluang suburnya peredaran miras di Jakarta. "Kita kawal agar saham di perusahaan bir dialihkan untuk usaha yang lain. Kan banyak kontraktor kontraktor untuk pembangunan di Pemda," tegasnya..
Novel juga menegaskan, pihaknya akan terus menekan agar Anies - Sandi menjalankan komitmennya sesuai janji-janji ketika kampanye Pilgub DKI Jakarta beberapa waktu lalu. "Kita akan tekan terus dan insya Allah gubernur paham lah," jelasnya.
Janji
Sementara itu Dosen STAI Bani Saleh, Bekasi, Ustad Andriyansyah mengatakan, janji adalah utang yang harus dipenuhi. Apalagi Anies- Sandi bersumpah di bawah kitab suci Al-Qur'an untuk memenuhi segala janji-janjinya ketika kampanye Pilgub DKI Jakarta. Diantara janjinya adalah akan menjual saham Pemprov DKI di perusahaan bir dan uang hasil penjualan saham tersebut akan dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.
"Karena pemerintahan Anies-Sandi baru seumur jagung maka kita tunggu saja bagaimana realisasinya tentang penutupan saham bir itu. Semoga janji-janjinya itu bukanlah isapan jempol belaka sebagai ambisi politik Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru," ujar Andriyansyah.
Menurut Andriyansyah agar terlaksana komitmen Anies-Sandi maka perlu adanya aturan terbaru sehingga janji-janjinya bisa terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat.
"Jadi ada semacam dibuat aturan secara tertulis kapan atau pada tanggal, bulan dan tahun berapa masyarakat bisa menikmati janji gubernur DKI yang baru. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan janjinya tidak akan terkatung-katung atau cuma sebagai pemanis kata ketika kampanye. Di sana masyarakat bisa mengawal janji mereka berdua," paparnya. [htc]
Post A Comment:
0 comments:
tes