Senator DKI Jakarta Fahira Idris merasa mendapatkan sinyal kuat begitu besarnya keinginan rakyat akan adanya pergantian kepemimpinan nasional secara konstitusional pada Pemilu 2019 mendatang. Ia menilai pesan kuat ini harus bisa dijaga oleh Pasangan Calon Prabowo-Sandi dengan memformulasikan program dan janji kerja yang langsung menyentuh jantung persoalan yang selama ini diresahkan rakyat Indonesia.
“Setiap saya turun ke bawah menyapa konstituen dan bertemu berbagai elemen rakyat di berbagai wilayah Indonesia, saya selalu mendapat pesan kuat bahwa rakyat ingin ada pergantian tampuk kepemimpinan nasional. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus ‘dibalas’ Prabowo-Sandi dengan berani mengoreksi dan merubah total kebijakan dan program Pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan ini,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (13/08/2018).
Ketua Komite III DPD RI mengungkapkan, jika ingin memenangkan hati sebagian besar rakyat Indonesia, Prabowo-Sandi harus berani menjadi antitesa berbagai kebijakan Jokowi selama memimpin negeri ini terutama dalam pengelolaan ekonomi bangsa yang semakin tidak menentu karena melahirkan berbagai ketimpangan atau kesenjangan.
“Kebijakan menjadikan pembangunan benda mati (infrastruktur) sebagai segala-galanya harus dikoreksi total oleh Prabowo-Sandi dengan menjadikan pembangunan manusia sebagai panglima. Kesalahan fatal ini jangan diulang lagi oleh Prabowo-Sandi jika nanti dipercaya memimpin negeri ini,” papar Fahira Idris.
Tak hanya itu, menurut Fahira, berbagai kebijakan mulai dari utang negara, pengelolaan kekayaan negara, soal tenaga kerja asing dan susahnya lapangan pekerjaan, mudahnya impor bahan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, tarif listrik, termasuk perjanjian investasi dengan Tiongkok juga harus dikoreksi total. Pengelolaan konflik sosial yang selama empat tahun terakhir ini dianggap gagal juga harus dicari formulasi solusinya.
“Prabowo-Sandi harus berani mengoreksi total berbagai kebijakan yang selama ini menyulitkan rakyat dan menjadi biang kegaduhan di negeri ini. Tawarkan program nyata yang menyentuh persoalan serta janji kerja yang rasional serta solutif. Selama empat tahun ini rakyat sudah cukup lelah melihat banyak janji-janji yang tidak ditepati,” pungkas Ketua Komite III DPD RI ini.
“UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.[IZ]
“Setiap saya turun ke bawah menyapa konstituen dan bertemu berbagai elemen rakyat di berbagai wilayah Indonesia, saya selalu mendapat pesan kuat bahwa rakyat ingin ada pergantian tampuk kepemimpinan nasional. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus ‘dibalas’ Prabowo-Sandi dengan berani mengoreksi dan merubah total kebijakan dan program Pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan ini,” ujar Fahira Idris, di Jakarta (13/08/2018).
Ketua Komite III DPD RI mengungkapkan, jika ingin memenangkan hati sebagian besar rakyat Indonesia, Prabowo-Sandi harus berani menjadi antitesa berbagai kebijakan Jokowi selama memimpin negeri ini terutama dalam pengelolaan ekonomi bangsa yang semakin tidak menentu karena melahirkan berbagai ketimpangan atau kesenjangan.
“Kebijakan menjadikan pembangunan benda mati (infrastruktur) sebagai segala-galanya harus dikoreksi total oleh Prabowo-Sandi dengan menjadikan pembangunan manusia sebagai panglima. Kesalahan fatal ini jangan diulang lagi oleh Prabowo-Sandi jika nanti dipercaya memimpin negeri ini,” papar Fahira Idris.
Tak hanya itu, menurut Fahira, berbagai kebijakan mulai dari utang negara, pengelolaan kekayaan negara, soal tenaga kerja asing dan susahnya lapangan pekerjaan, mudahnya impor bahan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, tarif listrik, termasuk perjanjian investasi dengan Tiongkok juga harus dikoreksi total. Pengelolaan konflik sosial yang selama empat tahun terakhir ini dianggap gagal juga harus dicari formulasi solusinya.
“Prabowo-Sandi harus berani mengoreksi total berbagai kebijakan yang selama ini menyulitkan rakyat dan menjadi biang kegaduhan di negeri ini. Tawarkan program nyata yang menyentuh persoalan serta janji kerja yang rasional serta solutif. Selama empat tahun ini rakyat sudah cukup lelah melihat banyak janji-janji yang tidak ditepati,” pungkas Ketua Komite III DPD RI ini.
“UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.[IZ]
Post A Comment:
0 comments:
tes