Beritaterheboh.com - Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie memberikan kritikan pada pembangunan infrastruktur era Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2018.
Hal ini diungkapkan Kwik Kian Gie dalam program acara Indonesia Business Forum TV One, Jumat (28/12/2018) dengn tema Ekonomi Indonesia 2018: Meroket Atau Merosot?
Mulanya, pembawa acara menanyakan soal kebijakan yang telah diambil pemerintah.
"Kalau bapak melihat kebijakan yang diambil pemerintah sepanjang tahun 2018 ini apakah kebijakan-kebijakannya sudah tepat semua?," ujarnya.
Kwik menjawab ia tak perlu berkomentar banyak karena ia menganggap kebijakan pemerintah terlalu dipaksakan.
"Saya tidak akan memberi komentar karena sebelum pertemuan ini begitu banyak komentarnya, dan tadi dua pembicara megatakan bahwa tidak baik, saya mengatakan bahwa pendapat umum, tahun 2018 itu, insfraktuktur dipaksakan harus, tanpa melihat daerah mana yang perlu dan mana yang belum perlu, karena dipaksakan,oleh karena dipaksakan lalu dibiayai dengan utang."
"Jadi karena dibiayai oleh utang dan banyak utang luar negeri, harus membayar bunga padahal belum bisa dipakai."
Menurut Kwik utang yang telah digunakan itu akan memberikan bunga, padahal belum sepenuhnya bisa digunakan.
"Jadi teori yang dikatakan utang itu mempunyai self liquidating caracter karena hutang produktivitas naik itu tidak betul."
"Karena setelah infrastuktur jadi, infrastruktur bunganya besar, banyak yang tidak terpakai, ada yang terpakai jadi infrastruktur itu kalau terlampau pagi tidak bisa, terlambat juga tidak bisa," katanya.
Pembawa acara menanyakan kepada Kwik.
"Sekarang kita berada di posisi aman pak?"
Kwik pun dengan cepat menjawab saat ini pembangunan tersebut ngawur.
"Kita dalam posisi ngawur, semua dibangun, trans jawa mesti jadi trans papua mesti jadi, nggak ada penelitian daerah mana yang perlu dan belum perlu" ujar Kwik yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.
Setelah itu, Kwik kembali melanjutkan pendapatnya.
"Trans Jawa mesti jadi, Papua mesti jadi, jadi tidak ada penelitian mana daerah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak butuh, tidak ada, dipaksakan mana keuangannya, tidak peduli, utang masih kurang tidak peduli, ini hanya satu saja," kata pakar ekonom ini.
Kwik kembali menegaskan bahwa kebijakan insfraktuktur di tahun 2018 sangat jelek.
Ia juga menambahkan, dirinya banyak bertemu dengan pengusaha yang mengeluhkan soal kebijakan di masa presiden mendatang.
"Menurut pendapat saya pilpres itu 17 April 2019, lagi-lagi saya dengar pengusaha mereka menunggu siapa presidennya."
"Mereka tidak berbuat apa-apa kecuali bertahan karena tidak bisa membangkrutkan diri."
"Dia ingin melihat presidennya siapa, kalau yakin presidennya oke itu pun belum, lihat lagi satu bulan dua bulan presiden baru itu kabinetnya seperti apa, lalu kabinet yang baru dengan presiden yang baru itu apa kebijakannya."
"Kalaupun pada waktu itu kebijakannya bagus lalu berinvestasi bagus, 2019 tidak terasa karena di dalam ekonomi ada hukum tindakan kongkret sekarang dampaknya satu tahun dua tahun kemudian, besok tahun 2019 tetap jelek," tambahnya.
Kemudian, Kwik memperingatkan kepada pengamat jika nanti presidennya baru, jangan diamati 100 hari kerja pertama.
"100 hari pertama kondisi keuangan dan ekonomi kita masih jelek, jika presideen yang baru disorot 100 hari kerja pertama ya tetap jelek lah, itu kan akibat tahun 2018 dan prose memperbaikinya satu hingga 2 tahun mendatang," ujar Kwik.
Kwik lantas menegaskan bahwa siapapun presidennya harus menguasai kondisi birokrasi lapangan.
Sumber: tribunnews.con
Kwik pun dengan cepat menjawab saat ini pembangunan tersebut ngawur.
"Kita dalam posisi ngawur, semua dibangun, trans jawa mesti jadi trans papua mesti jadi, nggak ada penelitian daerah mana yang perlu dan belum perlu" ujar Kwik yang disambut tepuk tangan dari para hadirin.
Setelah itu, Kwik kembali melanjutkan pendapatnya.
"Trans Jawa mesti jadi, Papua mesti jadi, jadi tidak ada penelitian mana daerah mana yang dibutuhkan, mana yang tidak butuh, tidak ada, dipaksakan mana keuangannya, tidak peduli, utang masih kurang tidak peduli, ini hanya satu saja," kata pakar ekonom ini.
Kwik kembali menegaskan bahwa kebijakan insfraktuktur di tahun 2018 sangat jelek.
Ia juga menambahkan, dirinya banyak bertemu dengan pengusaha yang mengeluhkan soal kebijakan di masa presiden mendatang.
"Menurut pendapat saya pilpres itu 17 April 2019, lagi-lagi saya dengar pengusaha mereka menunggu siapa presidennya."
"Mereka tidak berbuat apa-apa kecuali bertahan karena tidak bisa membangkrutkan diri."
"Dia ingin melihat presidennya siapa, kalau yakin presidennya oke itu pun belum, lihat lagi satu bulan dua bulan presiden baru itu kabinetnya seperti apa, lalu kabinet yang baru dengan presiden yang baru itu apa kebijakannya."
"Kalaupun pada waktu itu kebijakannya bagus lalu berinvestasi bagus, 2019 tidak terasa karena di dalam ekonomi ada hukum tindakan kongkret sekarang dampaknya satu tahun dua tahun kemudian, besok tahun 2019 tetap jelek," tambahnya.
Kemudian, Kwik memperingatkan kepada pengamat jika nanti presidennya baru, jangan diamati 100 hari kerja pertama.
"100 hari pertama kondisi keuangan dan ekonomi kita masih jelek, jika presideen yang baru disorot 100 hari kerja pertama ya tetap jelek lah, itu kan akibat tahun 2018 dan prose memperbaikinya satu hingga 2 tahun mendatang," ujar Kwik.
Kwik lantas menegaskan bahwa siapapun presidennya harus menguasai kondisi birokrasi lapangan.
Sumber: tribunnews.con
Post A Comment:
0 comments:
tes