TRENDING NOW

SYIRIK

KOMUNIS

syiah, Cyber Tauhid
BANSER :  Apapun alasannya, pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid merupakan pelecehan terhadap Islam. Demikian dikatakan calon anggota DPRD Lampung dari Partai Gerindra, Rahmat Mirzani Djausal, dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (23/10). 

Pria yang akrab dipanggil Mirza itu mengatakan, terkejut dengan aksi pembakaran yang bisa melukai hati umat Islam. Apalagi, kata dia, bersamaan dengan Hari Santri Nasional.

Seharusnya, menurut Mirza, peringatan Hari Santri Nasional diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mendamaikan umat, bukan malah meresahkan umat.

"Boleh kita tidak suka pada eks HTI, benderanya atau simbol-simbol lainnya, tapi jangan main hakim sendiri apalagi menyangkut tulisan tauhid yang sakral bagi mayoritas Muslim," ujarnya.

Masalah pembakaran tersebut menulai kecaman dari banyak pihak. Sejumlah oknum yang diduga Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Garut, Jawa Barat membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid, viral di media sosial.

Kejadian itu diduga dilakukan saat berlangsungnya acara perayaan Hari Santri Nasional, Senin 28 Oktober 2018. Para pelaku beralasan bendera yang dibakarnya adalah milik organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Mirzan berharap kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Dia mendesak para pelaku untuk segera minta maaf. 

Ditegaskannya, rakyat Indonesia harus menunjukkan sikap yang beradab dalam menyampaikan pesan atau tujuan ke masyarakat luas. Bukan malah merendahkan seseorang, apalagi menghina kalimat yang sakral dalam keyakinan umat Islam. 

"Tujuan yang baik harus disampaikan pula dengan cara-cara yang baik dan santun," ujarnya. 
syiah, Cyber Tauhid
BANSER : Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj angkat suara perihal insiden pembakaran bendera berkalimat tauhid yang dilakukan anggota Banser saat peringatan Hari Santri di Garut, Jawa Barat, Senin (22/10/2018) kemarin.


Said menyayangkan pembakaran bendera tersebut. Namun, dirinya juga tidak menyalahkan aksi pembakaran tersebut.

Menurut Said, pembakaran bendera itu dalam rangka menyelamatkan.

"Jadi membakarnya bukan dalam rangka menghina, tetapi dalam rangka menyelamatkan," kata Said Agil saat dikonfirmasi wartawan di sela kunjungannya menghadiri pelantikan Ketua PCNU Lumajang, Jawa Timur, Selasa (23/10/2018).

Dia lalu menyamakan dengan Al quran di mushala yang rusak. Maka sebaiknya dikumpulkan lalu dibakar.

"Kalau kita di mushala, ada Quran ya sudahlah, rusak wis, (kondisinya) sobek-sobek. Nah, sebaiknya dikumpulkan, dibakar saja, daripada terhina di pojok mushala," terang Said.

Kendati demikian, dia tetap menyayangkan tindakan pembakaran bendera berkalimat tauhid itu. Sebab tindakan itu dinilai emosional.

"Tapi tidak bisa kita salahkan, karena itu sikap anti kita terhadap organisasi terlarang," ucap Said.

"Sama dengan (organisasi) PKI, organisasi terlarang kan? Sama dengan ketika ada orang, misalkan mengibarkan palu arit, kita bakar (gambarnya)," sambung Said.

Menurut dia, kalimat tauhid yang ada di bendera itu dipakai oleh organisasi yang kini sudah dilarang pemerintah. Maka pembakaran dilakukan terhadap simbol organisasinya, bukan pada kalimat tauhidnya.

"Yang kita lihat itu organisasinya, bukan kalimat tauhidnya," ujar Said Agil.

Kendati demikian, dia kembali menegaskan menyayangkan insiden tersebut. Menurut Said Agil, sebaiknya bendera tersebut cukup dirampas dan disimpan.

"Sebaiknya paling benar itu dirampas saja, kemudian disimpan," ujarnya lagi.

Tentang adanya laporan ke polisi terkait insiden pembakaran itu, Said menyerahkan penuh prosesnya ke aparat penegak hukum itu.

"Kita kan negara hukum, terserah polisi," pungkasnya.

GP Ansor menegaskan bendera yang dibakar oleh anggotanya di Garut itu itu bukanlah bendera tauhid, melainkan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang menggunakan kalimat tauhid. Seharusnya penanganan tak langsung dibakar, melainkan diserahkan ke polisi. Namun itu tidak dilakukan personel Banser.

"Itu yang kemudian kami anggap sebagai kesalahanlah dari teman-teman ini," kata Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Namun Yaqut ingin publik memahami bahwa pembakaran bendera HTI di Garut pada Senin (22/10) kemarin bukanlah tanpa sebab. Yaqut menjelaskan pembakaran itu dilatarbelakangi provokasi dalam suasana peringatan Hari Santri Nasional.

"Itu pun ketika teman-teman di Garut melakukan pembakaran, tentu itu harus dipahami bukan dalam ruang hampa yang tidak ada sebabnya," ujar Yaqut.

syiah, Cyber Tauhid
Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam BEM RN PAS (Barisan Emak-Emak Militan Relawan Nasional Prabowo-Sandi) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga.

Anggota DPD RI Fahira Idris yang merupakan inisiator mengimbau agar BEM RN PAS mengampanyekan Prabowo-Sandi dengan metode door to door ke orang-orang terdekat di lingkungan sekitar mereka.

"Ada yang kirim WhatsApp ke saya ini mau enggak milih Pak Prabowo, besok saya datang ke rumahnya," kata Fahira di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Rabu (26/9/2018).

"Kalau dekat dengan rumah-rumah ya didatangi. Kita bicara panjang lebar, jangan karena sesuatu yang kecil mereka ragu memilih Prabowo-Sandi," jelasnya.

Pada bagian lain, Politisi PAN Eggi Sudjana yang juga menjabat Ketua Dewan BEM RN PAS mengatakan, pasangan Prabowo-Sandi adalah sosok pemimpin yang ideal.

Apalagi, lanjut Eggi, telah menyetujui untuk menandatangani pakta integritas saat Ijtima Ulama II.

"Ijtima ulama kemarin membuat fakta integritas dari 17 poin yang sudah ditanda tangani Prabowo-Sandi. Paktanya apa, Prabowo bukan ulama tapi presiden pilihan ulama. Ma'ruf Amin memang ulama, tapi dia ulama yang jadi pilihan presiden," ujarnya.

"Kekuatan kita power of emak-emak ini lintas partai, tapi nilai yang kita perjuangkan untuk indonesia bertakwa," imbuhnya.(plt)
syiah, Cyber Tauhid
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Stasiun televisi TV One tak bisa menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menyebut masalah hak tayang menjadi penyebabnya.

“Awalnya kami memang berniat menayangkan film G30S/PKI. Tapi sayang tahun ini kami sudah tidak memiliki hak tayang film itu,” kata Karni Ilyas melalui akun Twitter resmi pribadinya, @karniilyas, Kamis (27/09/2018).

Tahun lalu TV One menjadi televisi swasta yang menayangkan film Penumpasan Penghianatan G30S PKI. Seperti diketahui, film itu kini tak lagi menjadi tayangan wajib di stasiun televisi milik pemerintah. Dulu film Penumpasan Penghianatan G30S PKI selalu diputar di TVRI di pengujung bulan September.

“Copy rights (hak cipta) film itu sudah dibeli lebih dulu oleh perusahaan pemilik SCTV dan Indosiar dari Perusahaan Film Negara (PFN),” imbuh Karni.

“Mohon maaf,” pungkasnya.

Pemimpin Redaksi TVOne, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang
Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas menyatakan pihaknya tak bisa menayangkan film G30S PKI karena terkendala hak tayang

Pernyataan Karni Ilyana di Twitter itu merespon pernyataan seorang netizen yang menyebutnya dalam sebuaha kicauan. “Mohon tetap tayang ya film G30S PKI-nya sebagai pelajaran sejarah bagi generasi muda,” cuit @susan1612.

“Itu real, PKI memang sadis. Sinetron-sinetron apa ga sadis? Malah ga mendidik & sering ada adegan kekerasan,” lanjutnya, sembari menyolek akun resmi milik TVOne, Karni Ilyas, dn Puspen TNI.

Editor: Wildan Mustofa

PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  

syiah, Cyber Tauhid
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Jakarta – Komandan Nasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), Mashuri Masyhuda mengatakan bahwa jajarannya akan menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Menurutnya, KOKAM bersinergi dengan TNI untuk mensukseskan program tersebut.

“Saya menghimbau kepada seluruh kader di daerah, untuk bersinergi dengan TNI karena ini juga bagian dari sejarah TNI,” katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Kamis (27/09/2018).

Mashuri menilai, kegiatan tersebut jangan hanya sekedar nonton. Ia memaparkan, sebelum menonton bisa diawali dengan kegiatan lebih produktif, ada hiburan yang lain.

“Juga yang tidak kalah pentingnya melakukan pendampingan kepada anak yang ikut nonton. Karena itu kan ada adegan kekerasan, jangan sampai itu menginspirasi untuk melakukan tindakan kekerasan,” jelasnya.

Soal waktu, kata dia, beragam. Ada daerah yang menggelar pada tanggal 30, tapi ada pula yang sesudah dan sebelumnya. Terkait dengan detail acara, itu semua diserahkan ke KOKAM daerah masing-masing.

“Sukoharjo Jawa Tengah, DIY dibarengi diskusi. Bahkan Jawa Timur diawali Diksar, ditutup dengan nonton bareng. Itu pelatihnya dengan TNI. Di Gunung Kidul juga ada, bahkan rencananya di alun-alun Jogja mau mengundang Gatot,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Izhar Zulfikar
syiah, Cyber Tauhid
PARTAI KOMUNIS INDONESIA :  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memiliki pendapat yang berbeda mengenai rencana televisi swasta tvOne yang ingin menanyangkan film G30S PKI dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober mendatang.

Menurutnya, jika tujuan pemutaran film G30S PKI untuk mengetahui kekejaman PKI, maka bisa saja film tersebut bisa sebagai rujukan. Namun jika tujuannya ingin meluruskan sejarah, maka harus ada perbaruan dari film tersebut. Sebab menurut Grace, Film garapan Arifin C Noer itu lebih mengarah kepada produk propaganda pemerintah Orde Baru.

Grace menyarankan perlu ada upaya untuk memperbarui film tersebut karena dinilai sudah kadaluarsa. Mengingat generasi milenial sekarang ini malas membaca, terlebih untuk memahami sejarah yang banyak tertuang dalam buku. 

"Kalau mau mendidik sejarah bagi generasi milenial yang paling efektif antara lain dengan visua; dengan dilengkapi data baru. Menurut saya banyak ahli yang kemudian menemukan fakta yang tidak sesuai, dan film itu menyeramkan menurut saya, satu-satunya rujukan untuk mengetahui kekejaman PKI hanya dari film itu," kata Grace, di Bareskrim, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Seperti diketahui, televisi swasta TVOne akan memutar film G30S PKI secara eksklusif pada 29 September 2017 mendatang, meski begitu penayangan film tersebut belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, satu sisi film tersebut dianggap tidak layak diputar di televisi lantaran anak-anak akan ikut menyaksikan kekejaman yang ada dalam adegan film berdurasi hampir empat jam itu. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga menilai film G30S PKI tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak. hal ini karena adanya adegan sadis dan penuh kekerasan. Seperti saat para perwira militer diculik dari rumahnya. Retno mengatakan, adegan kekerasan baik fisik maupun verbal, apalagi adegan pembunuhan, akan menimbulkan trauma buruk pada anak. Hal ini membahayakan kondisi psikologis. 

Selain itu, dalam film tersebut banyak diksi yang juga mengandung kekerasan. Menurut Retno, masih banyak film sejarah yang lebih mendidik dan layak disaksikan anak. Film sejarah sejatinya membangkitkan rasa nasionalisme dan menstimulus cara berpikir kritis pada anak. [nes]
syiah, Cyber Tauhid
Di pict ini adalah salah satu Cebong berbaju salaf yang selalu mengerogoti umat islam untuk mengadakan perubahan di negri ini.

Apapun kata ulil amri mereka harus di taati....Demokrasi adalah bagian dari ulil amri ente bong...


Kami ingin mengadakan perubahan, karna ulil amri ente zholim terhadap umat Islam..dengan cara demokrasi, kita gulingkan ulil amri ente di pemilu dan ini adalah sah menurut undang undang ulil amri ente bong..

Sesungguhnya mereka lebih berbahaya dari pada kecebong yang ada, Mereka menyambar nyambar hanya dengan menggunakan beberapa hadits, tapi mereka melupakan puluhan hadits yang ada.

Kaum mereka seperti kaum sufi tanpa ghirah terhadap umat Islam, kaum mereka adalah kaum pemecah belah umat Islam yang mendambakan persatuan

Kami ingin bersatu di atas 4 Mazhab Besar tapi mereka selalu tampil beda dengan menonjolkan kaum mereka sendiri

Terus terang ane dulu selalu berada di antara kajian kajian mereka, tapi melihat fenomena yang ada sekarang ini, dengan terpaksa ane tinggalkan

Semoga Ghirah Islam Kalian tidak luntur hanya karna berpedoman dari beberapa hadits..tapi melupakan puluhan hadits


syiah, Cyber Tauhid
Pembahasan tentang Syiah tidak bisa dipisahkan dengan pembahasan politik yang menjadi agenda besar mereka. Jika dibandingkan dengan Sunni, bisa jadi Syiah lebih politis. Syiah sendiri lahir dari latar belakang politik, yaitu sengketa tentang siapa yang lebih berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam sepeninggalnya. Masalah politik dan kekuasaan inilah yang menjadi sumber penyimpangan Syiah dari Sunni.

Secara ideologi, Syiah menganut sistem pemerintahan imamah, yaitu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam adalah hak mutlak Ahlul Bait, yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya. Ini adalah hak mutlak, tidak seorang pun berhak mendapatkan atau merampas hak kepemimpinan ini. Namun sepeninggal dua belas imam, mereka mengalami kebuntuan karena kekosongan kepemimpinan yang menjadi rujukan mereka dalam berbagai persoalan hidup. Maka, lahirlah ijtihad Wilayatul Faqih yang penerapannya dimulai masa kepemimpinan Khomeini pasca Revolusi Iran.

Apa itu Wilayatul Faqih?

Menurut ulama Syiah, Wilayatul Faqih adalah kedudukan seorang Fakih yang memiliki kapasitas menyeluruh karena memiliki syarat-syarat dalam memberikan fatwa dan hukum, kedudukannya setara dengan hakim syar’i, pemimpin tertinggi dan al-Imam al-Muntadzar (Imam kedua belas yang ditunggu kedatangannya) di zaman gaibnya. Tugasnya berupa: memberikan kebijakan politik, mengatur segala urusan, menyiapkan berbagai bekal untuk jihad ofensif, yaitu penaklukan negeri-negeri kafir dengan pedang serta wilayah yang berada di luar kekuasaannya. (Ahmad Fathullah, Mu’jam al-Alfadz al-Fiqh al-Ja’fari, hlm. 453)

Maka diketahui di sini bahwa seorang fakih adalah perwakilan dari Imam al-Muntadzar atau  Imam Mahdi versi Syiah dalam berbagai urusan, seperti hukum, penarikan khumus  yaitu lima persen dari pendapatan, Amar ma’ruf, nahi munkar dan jihad. Padahal syiah dan ulamanya telah berlalu bertahun-tahun hingga masa sebelum Khomeini tidak berpandangan demikian.

Dalam perjalanan pemikirannya, Khomeini tidak serta merta berijtihad sendiri dalam melahirkan konsep Wilayatul Faqih. Gagasan Wilayatul Faqih ini dimulai oleh seorang pemikir Syiah yang dijuluki al-Muhaqqiq ats-Tsani, yaitu Ali bin al-Husain al-Karki. Al-Karki menyebutkan dalam bukunya Jami’ul Maqashid 1/33bahwa siapa yang menyelisihi hukum seorang mujtahid maka hukumnya sama dengan syirik, terlaknat dan murtad. Dari sini, al-Karki membangun pondasi gagasan Wilayatul Fakih dengan mencampurkan wilayah ulama ke dalam pemerintahan dan politik.

Setelah itu, datang lah Ahmad an-Niraqi yang mengembangkan pemikiran tersebut. Melalui bukunya ‘Awa’idul Ayyam halaman 536, ia menyebutkan bahwa tugas Fakih sebagaimana tugas para Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dan para Imam setelahnya, maka semua perkara manusia, baik urusan dunia dan akhirat, dikembalikan kepada seorang Fakih. Dari sini, an-Niraqi memberikan legalitas bagi seorang Fakih untuk memegang kendali pemerintahan sekaligus sebagai ganti para imam.

 Kemudian, datang lah al-Khomeini yang mengumpulkan gagasannya tentang Wilayatul Faqih dalam sebuah buku khusus. Buku yang diberi judul Wilayatul Faqih itu berisi pandangannya tentang Wilayatul Fakih, urgensinya di masa sekarang hingga dalil-dalil yang dipaksakannya. Sehingga gagasan ini benar-benar dilaksanakan dalam sebuah sistem Negara pasca revolusi Iran yang ia pimpin.

Wilayatul Faqih, Konsep yang Berbahaya

Khomeini menarasikan konsep ini dan mengajak para pengikutnya untuk meyakini pentingnya mendirikan Negara yang dipimpin oleh wakil dari Imam Ghaib. Khomeini mengatakan:

واليوم – في عهد الغيبة – لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول إن الإسلام جاء لحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة؟ ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة تعني ضرورة من ضرورات الحياة؟

“Hari ini -di masa persembunyian imam- tidak ada satu orang yang ditunjuk untuk menjalankan pemerintahan negara. Lalu apa pendapat kalian? Apakah hukum Islam harus dibiarkan tidak diterapkan? Atau kita sudah benci kepada Islam? Atau kita mengatakan bahwa Islam hanya turun untuk mengatur kehidupan manusia selama dua abad saja, lalu membiarkan manusia sesudahnya? Atau kita ingin mengatakan: bahwa Islam telah mengabaikan urusan pemerintahan negara? Dan kita semua tahu bahwa tidak adanya pemerintahan mengakibatkan wilayah kekuasaan Islam akan diserang musuh, dan artinya kita akan diam ketika musuh masuk ke wilayah kita. Apakah agama kita membolehkan hal itu terjadi? Bukankah adanya sebuah pemerintahan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan?” (al-Hukumah al-Islamiyyah, hlm. 74)

Lalu, siapakah yang dimaksud Khomeini layak menggantikan Imam yang dalam persembunyian menjalankan roda pemerintahan? Tidak lain adalah ulama Syiah. Khomeini mengatakan:

إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم

“Mayoritas ulama kita di zaman ini memiliki sifat-sifat yang membuat mereka layak mewakili imam yang maksum.” (al-Hukumah al-Islamiyyah, hlm. 113)

Konsekuensi dari mewakili jabatan dan kewenangan imam Maksum adalah perintah para ulama syiah sama dengan perintah Rasul. Maka, seluruh kaum Syiah yang ada di dunia pun harus tunduk di bawah pemerintahan sang wakil Imam. Lebih dari itu, Fakih juga menggantikan Imam dalam melaksanakan tugasnya. Di antara tugas Imam yang disebutkan dalam referensi mereka adalah pembantaian kaum selain Syiah.

 وأن القائم إذا خرج قتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم

“Kelak Imam Mahdi (yang disebut dengan Al Qa’im, artinya adalah yang bangkit) muncul, maka dia akan membantai anak keturunan para pembunuh Husein, karena dosa yang dilakukan oleh kakek mereka.” (Biharul Anwar, 52/313)

وإنه يقتل المولي، ويجهز على الجريح

“Imam Mahdi akan membantai para budak, dan membunuh musuh yang terluka.” (Biharul Anwar, 52/353)

Menyebarkan Konsep Wilayatul Faqih ke Seluruh Dunia

Khomeini tidak hanya ingin menyebarkan revolusinya secara damai, tetapi ingin memaksakan mazhabnya kepada kaum muslimin dengan kekuatan senjata. Dia telah mengisyaratkan hal itu sebelum berdirinya Iran. Khomeini memutuskan bahwa jalan untuk menyebarkan ajaran syiah ke seluruh dunia adalah dengan mendirikan negara Syiah yang akan melaksanakan tugas ini. Khomeini berkata :

ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية، وتحرير أراضيها من يد المستعمرين وإسقاط الحكومات العميلة لهم، إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية، وهذه بدورها سوف تكلل أعمالها بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس الخيانة وتدمر الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض

“Kita tidak memiliki jalan untuk mempersatukan umat Islam (di atas mazhab Rafidhah) dan membebaskan negeri Islam dari para penjajah, dan menjatuhkan pemerintahan boneka penjajah, kecuali dengan mendirikan pemerintahan Islam, dan negara ini akan mensukseskan programnya, pada saat mampu meremukkan kepala para pengkhianat, dan menghancurkan berhala berwujud manusia yang meneybarkan kezhaliman dan kerusakan di muka bumi.” (al-Hukumah al-Islamiyyah, hlm. 35)

Syiah akan terus berusaha meluaskan kekuasaannya ke seluruh dunia Islam dengan segala cara. Pemikiran mereka telah dituangkan dalam literatur-literatur yang diajarkan di setiap generasi dan kaderisasi. Didukung dengan kekuatan Negara Iran, mereka akan terus bergerak menyongsong datangnya sang Imam.

Dengan demikian, keberadaan Syiah di manapun akan menjadi bahaya bagi masyarakat dan Negara. Selain menyebarkan ideologinya yang sesat, mereka juga berhasrat untuk merebut kekuasaan politik Negara tersebut. Dan mereka tidak akan pernah puas selain terbalasnya dendam mereka atas pembunuhan imam Husain kepada kaum Sunni. Wallahu a’lam bish showab.
syiah, Cyber Tauhid
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI
syiah, Cyber Tauhid
PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdialog dengan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Salah satu yang dipertanyakan oleh jamaah yang hadir adalah mengenai kebenaran ihwal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Atas pertanyaan itu, Gatot pun mewanti-wanti soal bahaya laten PKI. Kata dia, hidupnya partai berlogo palu arit itu terindikasi dengan beberapa pernyataan maupun sikap yang muncul di masyarakat. "PKI tetap hidup seperti setan, tak terlihat," kata Gatot di hadapan para jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Maret 2018.

Karena itu Gatot tergelitik dan akhirnya memutuskan mengadakan nonton bareng film soal G30S PKI beberapa waktu lalu.

Menurut Gatot, anak-anak yang tumbuh pasca-reformasi sudah tidak mendapatkan pelajaran soal pemberontakan G30S PKI. "Sarjana yang lulus tiga sampai empat tahun belakangan tidak tahu pelajaran itu," kata dia. Bahkan dia diceritakan bahwa anak dari salah satu stafnya yang masuk kuliah pun pernah menanyakan soal DN Aidit sang bos PKI.


"Makanya begitu di survei dia (anak muda) tidak percaya karena tidak tahu. Yang disurvei kebanyakan usia produktif, pemuda," kata dia.

Gatot meminta agar masyarakat tidak reaktif menanggapi isu-isu yang beredar. Dia menganjurkan agar umat Islam tidak tersulut dan malah terbawa skenario-skenario yang tidak diinginkan.

"Jadi kita harus waspada, kalau ada perkembangan kan ada Babinsa, RT, atau RW, silakan. Karena orang akan merebut Indonesia dengan cara tangan bersih tanpa biaya, menumpangi apapun," kata Gatot. Sebaliknya, kalau umat muslim bersih, tidak mudah emosi maupun gampang marah, dia yakin oknum-oknum tak bertanggung jawab juga tak bisa apa-apa.

Berbeda dengan pendapat Gatot Nurmantyo, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 28 September 2017 menunjukkan 86,8 persen responden tidak percaya adanya isu kebangkitan PKI. Survei ini dilakukan menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah 1057 responden. Survei tersebut juga menggunakan margin of error kurang-lebih 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas mengatakan isu kebangkitan PKI tersebut sebetulnya direproduksi oleh elite politik untuk tujuan politik tertentu. Sirojuddin menambahkan, hasil survei yang dilakukan lembaganya juga menemukan adanya keterkaitan antara isu PKI yang muncul dan upaya dukungan kepada tokoh atau elite politik tertentu.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menilai wajar isu komunisme selalu muncul tahun. Menurut dia, kemunculan isu komunisme tak terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan umum. "Setiap tahun, isu PKI (Partai Komunis Indonesia) pasti ramai. Misal, Presiden Jokowi dituduh PKI. Tapi tahun ini ramai karena menjelang tahun politik 2019. Ada hubungan, dong, pasti," kata Said, pada September 2017

PKI

VIDEO

KRISTENISASI

SYIAH

LIBERAL