TRENDING NOW

SYIRIK

KOMUNIS

syiah, Cyber Tauhid
Paslon Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga akan beradu pandangan pada debat perdana yang akan digelar 17 Januari 2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan sistem yang berbeda pada debat perdana Pilpres 2019 yang digelar 17 Januari mendatang, yaitu menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup.

Pada sistem terbuka, KPU akan mengirimkan terlebih dahulu pertanyaan debat kepada kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sementara pada sistem tertutup pertanyaan berasal dari masing-masing paslon.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan saat ini panelis debat sedang menyusun daftar pertanyaan untuk sistem terbuka dan akan diserahkan pada paslon pada 10 Januari, atau tepat seminggu sebelum debat. Namun, dari bank soal tersebut, hanya tiga pertanyaan akan diajukan saat debat berlangsung.
Lihat juga: KPU Gandeng Ketua KPK Agus Rahardjo Jadi Panelis Debat Capres

"Nanti secara acak mereka diberi pertanyaan dari yang sudah diserahkan sebelumnya. Misal ada 20 pertanyaan, hanya tiga yang akan diajukan. Kira-kira begitu," kata Arief saat ditemui di rapat perdana panelis debat di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11).


"Kalau target kami (pertanyaan diberikan) tanggal 10 lah, seminggu sebelum pelaksanaan debat."
Lihat juga: KPU Resmi Batalkan Sosialisasi Visi Misi Capres-Cawapres

Selain daftar pertanyaan dari panelis, kedua pasangan calon juga akan saling melempar pertanyaan saat debat berlangsung. Di sinilah, kata Arief, pertanyaan yang memang tak terduga akan keluar dari masing-masing paslon.

Ia menyebut sistem ini sebagai pertanyaan tertutup karena paslon tidak mengetahui terlebih dahulu pertanyaan yang akan keluar.

Debat perdana akan digelar 17 Januari dan menampilkan pasangan Capres-Cawapres dengan isu seputar HAM, Terorisme, Korupsi, dan Hukum.

KPU telah memutuskan hanya ada enam panelis dalam debat perdana ini. Nama-nama yang ditunjuk merupakan kesepakatan dari kedua tim pasangan calon, baik pihak Jokowi-Ma'ruf maupun pihak Prabowo-Sandi.

Mereka adalah Agus Rahardjo (Ketua KPK), Guru Besar Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua MA Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti, dan Margarito Kamis.
syiah, Cyber Tauhid

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU dengan total Rp 54 miliar. Dana tersebut berasal dari sumbangan yang diberikan oleh tukang becak hingga pengemudi ojek.

"Paling kecilkan 8 ribu rupiah ada tukang becak menyumbang, pengemudi gojek menyumbang, dan kita syukuri," ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2019).

Adanya tukang becak hingga pengemudi ojek yang berpastisipasi, kata Sudirman, menunjukkan banyaknya masyarakat yang menginginkan adanya perubahan. Baik dari masyarakat kelas atas maupun kelas bawah. 

"Ini bukan soal jumlah tapi soal semangat masyarakat menyongsong perubahan. Dan saya berhitung Pak Sandi telah mendatangi tempat hampir 1.000 titik, 970 sekian dan Pak Prabowo saya kira mungkin separuhnya dari itu ada karena beliau memang lebih strategis tempat-tempatnya. Bayangkan satu tempat itu sumbangan masyarakat Rp 10 juta rupiah, maka kita sudah menerima setara dengan hampir Rp 10 miliar itu dari masyarakat," tuturnya. 

"Dimana-mana di kabupaten, kecamatan orang menyerahkan rukonya, rumahnya untuk diserahkan menjadi posko untuk kemenangan kita," imbuh Sudirman. 

Sudirman pun menyampaikan terimakasihnya kepada semua masyarakat yang telah memberikan sumbangsih terhadap dana kampanye Prabowo-Sandiaga. Apalagi, selama ini mereka secara total bergotong royong demi kemenangan paslon nomor urut 02 itu. 

"Saya menyampaikan syukur dan terimakasih kepada masyarakat, karena disamping memang dana yang secara cash diterima BPN tapi juga di kalangan masyarakat ada kegiatan-kegiatan yang mereka danai sendiri," tuturnya. 

Diketahui Prabowo-Sandiaga hari ini melaporkan dana kampanyenya per Desember 2018. Total, terdapat Rp 54 miliar, dengan rincian sumbangan 70% berasal dari Sandiaga dan 30% berasal dari Prabowo.(detik.com)
syiah, Cyber Tauhid

Polisi menangkap pelaku yang menganiaya wanita saat salat di Masjid Al Istiqomah, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku atas nama Muhammad Zuhairi, ditangkap di rumahnya, Kutai Kartanegara, Kaltim.

"Muhammad Zuhairi ditangkap dirumahnya di Sanga-sanga Kutai Kartanegara Rabu siang, setelah melakukan pelarian ke sejumlah kota di Kaltim," ujar Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono, saat dikonfirmasi, Rabu (2/1/2019).

Sudarsono memastikan, kasus ini merupakan kriminal murni. "Jadi ini murni tindak pidana murni tidak ada kaitanya dengan keagamaan," imbuhnya.



Polisi mengamankan satu buah balok yang sebelumnya digunakan untuk memukul korban.

Kasus ini terungkap setelah video penganiayaan yang dilakukan pelaku viral di media sosial. Setelah videonya viral, Zuhairi mengaku ketakutan dan sengaja menyerahkan diri.

"Saya sudah niat untuk menyerahkan diri, saya salah, saya bingung mau kemana, saat itu saya hanya perlu makan jika berhasil pun saya tidak akan ambil seluruh uang korban karena memang hanya butuh Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu," kata Muhammad Zuhairi.

Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bapak 8 anak ini dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

"Korban orangnya ramah, entah kenapa saya nekat melakukan hal itu, tak tahu iblis apa, setan apa yang merasuki saya," jelas Zuhairi.

syiah, Cyber Tauhid

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Sandiaga Uno tak ingin bergantung pada utang jika nanti terpilih. Dia mencontohkan, proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bisa dibangun tanpa utang.

Bicara pembangunan infrastruktur tanpa utang sebenarnya bukan barang baru. Di Jakarta sendiri, infrastruktur tanpa utang sudah dibangun dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Infrastruktur itu ialah Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,6 km.

Dalam catatan detikFinance seperti dikutip, Rabu (2/1/2019) pembangunan atau groundbreaking Simpang Susun Semanggi dimulai pada 8 April 2016. Jalan ini menelan biaya Rp 345,067 miliar.

Meski proyek ini tercatat sebagai proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, tapi proyek ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alias, Pemprov tak perlu mengeluarkan biaya apalagi utang.

Lantas, bagaimana caranya?

Proyek ini bisa tanpa anggaran daerah lantaran dibiayai dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan.

Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda.

Dengan ketentuan ini, Pemprov DKI dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan. Selain itu, Pemprov juga memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Dana daerah pun bisa digunakan untuk program lain yang menyentuh masyarakat seperti subsidi angkutan umum hingga subsidi biaya pendidikan. Infrastruktur ini digagas dan diresmikan saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI.

Sebelumnya, Sandi mengatakan Tol Cipali bisa dibangun tanpa utang sama sekali. Panjang Tol Cipali sendiri mencapai 116 kilometer (km).

"Bisa (tanpa utang), saya sudah membangun Cikopo-Palimanan 116 kilometer tanpa utang sama sekali," kata Sandi usai berdialog dengan pelaku UMKM di Foodcourt Urip Sumoharjo, Surabaya, Selasa (1/1/2019).

Sandi kemudian menyinggung pemerintah yang tak bisa menerapkan hal tersebut. Lantaran, ada kebijakan yang lebih berpihak pada penambahan utang.

"Sudah dibuktikan dan Bu Sri Mulyani dan Pak Darmin Nasuiton sudah mengakui juga. Tapi tidak dilakukan, karena apa? Karena ada kebijakan yang lebih pro kepada penambahan utang," paparnya.

Namun dari catatan detikFinance, dana pembangunan tol ini antara lain dibiayai sindikasi 22 perbankan dan keuangan yang memasok Rp 8,8 triliun ke PT Lintas Marga Sedaya. PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) perusahaan yang sebagian sahamnya dipegang Sandiaga, punya saham bersama perusahaan Malaysia di tol tersebut.

Dalam sindikasi itu, Bank Central Asia (BCA) dan Bank DKI menjadi kreditor terbesar sehingga menjadi pemimpin sindikasi tersebut. BCA mengucurkan Rp 3,3 triliun, sementara Bank DKI mengucurkan Rp 2,06 triliun. (detik.com)

syiah, Cyber Tauhid

 Pada awal tahun 2019, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), dikejutkan dengan munculnya awan berbentuk gelombang tsunami.


Awan berbentuk gelombang tsunami itu diabadikan sejumlah warga kota Makasar dan diunggah ke media sosial.

Awan berbentuk gelombang tsunami itu muncul pada Selasa (1/1/2019) sore.


Awan itu terlihat menggulung hitam pekat berbentuk gelombang tsunami di atas langit Kota Makassar.

Warga yang merekam video awan gelombang tsunami tersebut di dalam area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pun mengunggahnya ke media sosial.

Menurut prakirawan BMKG Wilayah IV Makassar, Nur Asia Utami, yang dikonfirmasi pada Rabu (2/1/2019) pagi, peristiwa munculnya awan gelombang tsunami itu dikenal sebagal cell awan kumulonimbus yang cukup besar.



Berbahaya Biasanya, awan kumulonimbus tersebut disertai hujan deras, petir, dan angin kencang.

“Peristiwa tersebut dikenal sebagai cell awan kumulonimbus yang cukup besar, biasanya menimbulkan hujan deras disertai kilat atau petir dan angin kencang. Periode luruhnya awan tersebut tergantung besarnya, bisa 1-2 jam,” katanya.

Nur Asia Utami menuturkan, awan kumulonimbus ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, khususnya pesisir barat dan selatan.

“Awan kumulonimbus bisa terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Bahkan, di Kota Makassar awan ini bisa tumbuh kembali,” tuturnya.

Nur Asia Utami menambahkan, awan kumulonimbus ini sangat berbahaya. Bahkan, membahayakan bagi lalu lintas penerbangan.

5 Pesawat Berputar-putar Selama 20 Menit

Lima pesawat terpaksa berputar-putar di ruang udara Makassar hingga 20 menit.

Hal ini disebabkan munculnya awan berbentuk gelombang tsunami atau awan kumulonimbus menggulung di langit Kota Makassar, Selasa (1/1/2019) sore.

Kelima pesawat itu pun harus menunggu cuaca mulai membaik agar bisa mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.



Hal itu disampaikan oleh General Manager AirNav Indonesia cabang Makassar Air Traffic Service Centre (MATSC), Novy Pantaryanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/1/2019).

“Saat awan kumulonimbus menggulung di langit Kota Makassar, Selasa (1/1/2019) sore, ada lima pesawat mengalami penundaan mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar."

"Sehingga, pesawat itu berputar-putar terlebih dahulu di atas sekitar 15 hingga 20 menit lalu mendarat setelah cuaca mulai membaik,” ungkap Novy.

Novy mengatakan, awan berbentuk gelombang tsunami tersebut merupakan awan yang sangat berbahaya.


Di dalam gumpalan awan kumulonimbus itu terdapat partikel-partikel petir, es dan lain-lainnya yang sangat membahayakan bagi penerbangan.

Awan kumulonimbus inilah yang paling dihindari oleh pilot, karena di dalam awan itu juga terdapat pusaran angin.

“Sangat mengerikan itu awan kumulonimbus. Kalau kita liat angin puting beliung, ekor angin itu ada di dalam awan kumulonimbus."

"Awan ini juga dapat membekukan mesin pesawat, karena di dalamnya terdapat banyak partikel-partikel es."


"Terdapat partikel petir dan sebagainya di dalam awan itu,” terangnya.

Meski awan kumulonimbus dianggap membahayakan bagi penerbangan, kata Novy, pihaknya telah memiliki alat radar cuaca pada rute penerbangan yang bisa melacak cuaca hingga radius 100 Km.


Sehingga, jika terlihat awan kumulonimbus pada radar, pihaknya langsung menyampaikannya dan pilot akan membelokkan pesawat hingga 15 derajat.

“Tidak ada pilot yang berani menembus awan kumulonimbus. Jadi kita memiliki radar cuaca dan berkoordinasi dengan BMKG."

"Sehingga data dari BMKG yang diperoleh terkait cuaca buruk akan disampaikan kepada pilot."

"Jadi cuaca buruk yang terjadi, aman bagi lalulintas penerbangan,” terangnya.

Novy menambahkan, awan kumulonimbus berada di ketinggian 1.000 hingga 15.000 kaki.


Sehingga untuk penerbangan 30.000 hingga 40.000 kaki aman bagi pesawat.

“Jadi lalulintas penerbangan aman, jika ada cuaca buruk yang mengancam,” tambahnya. (KOMPAS.COM / TRIBUNNEWS.COM)




Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Viral Video Awan Berbentuk Gelombang Tsunami di Makassar, 5 Pesawat Terpaksa Berputar-putar 20 Menit,
syiah, Cyber Tauhid
KIBLAT.NET – Selama 70 tahun terakhir, tindakan represif Israel selama menjajah bangsa Palestina tak pernah berhenti. Kampanye penangkapan, penyerbuan, pembunuhan warga sipil dan penghancuran rumah terus dilakukan.

Pada tahun 2018, tindakan tersebut tampak lebih nyata dan mengukir ingatan tersendiri bagi warga Palestina. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia kia mengemuka, selain kesewenang-wenangan yang tak kunjung mereda.

Berikut adalah lima peristiwa terbesar di wilayah Palestina yang dijajah di tahun ini:

Pertama: Great March of Return di Jalur Gaza

Dalam perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan, aksi protes bertajuk Great March of Return di Jalur Gaza yang terkepung menjadi salah satu yang disoroti. Pada 30 Maret, ribuan warga Palestina di Gaza berkumpul di perbatasan dalam sebuah gerakan demonstrasi massal.

Demonstrasi itu diselenggarakan bertepatan dengan Land Day, yang menandai peristiwa 30 Maret 1976 ketika polisi Israel membunuh enam warga Palestina yang memprotes pengambilalihan tanah.

Aksi protes yang hingga hari ini masih berlanjut, telah menyerukan hak untuk kembali pengungsi Palestina ke rumah mereka, dari mana mereka diusir selama Nakba di tengah pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Protes juga menyerukan diakhirinya pengepungan Gaza selama 11 tahun dan menuntut hak kebebasan warga Palestina.

Sejak awal protes, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 230 warga Palestina di daerah kantong pantai yang dikepung dan melukai lebih dari 25.000 orang.

BACA JUGA  PII: Sistem Peringatan Dini Tsunami Kebutuhan Mutlak Indonesia
Kedua: Israel Meloloskan Hukum Negara-Bangsa

Pada tanggal 19 Juli, parlemen Israel Knesset, mengesahkan undang-undang negara-bangsa. UU ini menegaskan bahwa orang Yahudi berhak untuk menentukan nasib sendiri di negara Israel.

Hukum negara-bangsa juga menyatakan bahwa Israel “memandang pengembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional, dan akan bertindak untuk mendorong dan mempromosikan pembentukan dan penguatannya dengan mengabaikan hukum internasional yang menyebutnya permukiman ilegal.

“Hukum negara-bangsa diabadikan sebagai mandat konstitusional supremasi Yahudi atas non-Yahudi, yang telah secara efektif memandu kebijakan Israel selama bertahun-tahun.”

Ketiga: Trump Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

Pada tanggal 6 Desember 2017, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump juga mengumumkan bahwa negaranya akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke sana.

Pada 14 Mei, yang menandai peringatan 70 tahun Nakba, AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Setelah keputusan AS, Guatemala dan Paraguay mengikuti – meskipun Paraguay kemudian membatalkan langkah itu. Sejumlah politisi di negara lain juga telah menyerukan agar negara mereka mengikutinya.

Pemindahan kedutaan secara implisit menjadi dorongan bagi Israel untuk melanjutkan dan mengintensifkan kebijakan rasisnya terhadap Palestina di kota.

Dalam jangka panjang langkah pemindahan ini akan memiliki banyak dimensi politik yang merugikan pada rakyat Palestina – baik di dalam maupun di luar Palestina. Langkah itu akan membuat jauh lebih sulit di masa depan untuk mendirikan negara Palestina, terutama jika negara-negara lain mengikutinya.

Keempat: Israel Berupaya Menghancurkan Desa Khan al-Ahmar

Pada tahun 2018, desa Bedouin Palestina, Khan al-Ahmar, di sebelah timur Yerusalem di Tepi Barat yang diduduki, berada di bawah ancaman pembongkaran oleh otoritas Israel.

Desa yang dihuni sekitar 200 penduduk dan sebuah sekolah ramah lingkungan yang melayani anak-anak dari masyarakat di sekitarnya, menghalangi rencana Israel untuk menciptakan blok permukiman ilegal yang bersebelahan di Tepi Barat pusat di sebelah timur Yerusalem.

Karena lokasi strategis Khan al-Ahmar di koridor terakhir antara Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem, pembongkaran Israel bermaksud membagi Tepi Barat menjadi dua.

Ketika buldoser Israel telah mendekati desa, para aktivis dan penduduk berdiri di atas tanah mereka dan menghalangi tentara untuk menghancurkannya. Banyak yang dipukuli dan ditangkap karena upaya itu.

Kabinet keamanan Israel akhirnya menunda pembongkaran, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa pemerintahnya akan tetap melanjutkan rencana itu.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa jika Israel berhasil menghancurkan Khan al-Ahmar, setidaknya 8.000 warga Palestina lainnya di komunitas yang sama mungkin menghadapi nasib yang sama.

Kelima: Airbnb Akan Menghapus Daftar Sewa Penginapan di Daerah Jajahan Israel

Pada bulan November, perusahaan jasa penyewaan penginapan global Airbnb mengumumkan akan memulai proses untuk menghapus daftar sewa dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.

BACA JUGA  Mencari Al-Mu'tashim Baru untuk Uighur
“Kami menyimpulkan bahwa kami harus menghapus daftar di permukiman Israel di Tepi Barat yang merupakan inti dari perselisihan antara warga Israel dan Palestina,” kata Airbnb dalam sebuah pernyataan.

“Undang-undang AS mengizinkan perusahaan seperti Airbnb untuk melakukan bisnis di wilayah ini. Pada saat yang sama, banyak orang di komunitas global telah menyatakan bahwa perusahaan tidak boleh berbisnis di sini karena mereka percaya perusahaan tidak boleh mengambil untung di tanah tempat orang-orang terlantar.”

“Kami tahu bahwa orang akan tidak setuju dengan keputusan ini dan menghargai perspektif mereka. Ini adalah masalah kontroversial.”

Airbnb sejak itu telah ditekan oleh Israel untuk membatalkan keputusannya. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah lama mempermalukan Airbnb dan perusahaan-perusahaan lain karena melakukan bisnis di wilayah Palestina yang diduduki.

Sumber: Middle East Eye
Redaktur: Ibas Fuadi
syiah, Cyber Tauhid
Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meluruskan tentang sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap generasi bangsa saat ini.

Hal itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati terkait batalnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI dalam pidato sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD pada Jumat lalu.

Politisi PDIP Minta Jokowi Akui PKI

"Sebetulnya ini hanya problem penguasa yang tidak pernah melakukan pelurusan sejarah. Padahal kalau negara luar, apapun masa kelamnya pasti diungkap secara terang benderang," kata Ribka di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin kemarin.

Penulis buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI" ini pun juga menjelaskan bahwa PKI pernah menjadi kekuatan besar dengan partai urutan ke-4 pada masa itu. Jadi, menurut Ribka, tak salah bila PKI mendapat pengakuan.

 "Mau jelek atau baik harus disebarkan, ingat PKI partai besar nomor empat. Dan saya lihat kini banyak anak muda yang suka dengan pemimpin kiri, tentunya ini akibat mereka bertanya-tanya dengan PKI," ungkapnya. []
syiah, Cyber Tauhid
Presiden Terburuk - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan Presiden Joko Widod Jokowi adalah presiden terburuk dalam sejarah Indonesia. Jokowi menurutnya, telah gagal melaksanakan tugasnya sebagai presiden karena semua yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru membuat kondisi tambah kacau dan berantakan.
Presiden Terburuk

“Jokowi jelas bisa dicatat sebagai presiden paling buruk yang pernah dimiliki Indonesia sejak merdeka tahun 1945. Bukan hanya tidak bisa mencatatkan prestasi, tapi semua yang telah dicapai oleh Indonesia menjadi porak-poranda di eranya. Semua menjadi tambah kacau dan berantakan. Anggaran yang harusnya dimanfaatkan rakyat pun tidak bisa dimanfaatkannya untuk pembangunan,” kata Uchok, kepada media di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (29/7).

Semua sendi kehidupan di era Jokowi ini lanjut Uchok, dicatat oleh rakyat semakin menurun. Mulai dari perekonomian, hukum, politik, dan budaya sosial. Rupiah melorot, padahal tidak ada krisis dan hanya persoalan mismanagement pemerintahan.

Presiden Terburuk - Harga semua telah naik yang membebani kehidupan rakyat, politik dan hukum tidak menentu. "Saking banyaknya kemerosotan sampai saya bingung menyebutkannya satu persatu,” ujarnya.
Karena itu, Uchok berharap agar partai politik pendukung Jokowi menyadari hal ini dan tidak berusaha menyalahkan para menterinya yang tidak bisa bekerja dengan baik sebab pemilihan menteri adalah hak prerogratif presiden.
"Sekarang ini seolah diarahkan bahwa kemerosotan ekonomi karena kinerja menteri ekonominya yang tidak becus. Buat saya itu tanggungjawab Jokowi karena dia satu-satunya yang berhak memilih menteri.
Kepada Jokowi, Uchok menyarankan secepat mungkin menyerahkan kembali mandatnya kepada rakyat daripada membuat Indonesia makin terpuruk. ”Harusnya Jokowi segera mengembalikan mandatnya pada rakyat, daripada membuat Indonesia makin terpuruk,” pungkasnya. (fas/jpnn)

Sempat Berpikir Megawati adalah Presiden Terburuk, Ferdinand Hutahaean: Ternyata Saya Salah


Presiden Terburuk -  Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengungkapkan pendapatnya soal Presiden dan Mantan Presiden Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ferdinand melalui Twitter miliknya, @Ferdinand_Haean, pada Kamis (20/11/2018).

Mulanya, ia menganggap Mantan Presiden Megawati merupakan presiden terburuk yang pernah memimpin Indonesia.Namun, ia mengaku bersalah sempat memiliki anggapan tersebut dan sekarang ia mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi dinggap menjadi presiden terburuk karena membuat neraca dagang negara defisit hingga 7 miliar dolar.

"Dulu saya sempat berpikir, Megawati adalah presiden terburuk. Ternyata saya salah, @jokowi masih lebih buruk.

Jokowi presiden pertama yang berhasil membuat neraca dagang bangsa DEFISIT sebesar US$ 7 M

Luar biasa daya rusaknya terhadap ekonomi," tulis Ferdinand.

Diketahui, kritisi Ferdinand tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat nerada perdagangan Indonesia mengalami defisit di November 2018.

Nilai yang dicatatatkan naik dibanding Oktober 2018 yang mencapai 1,82 miliar dolar.

Sementara pada November 2018, defisit mencapai 2,05 miliar dolar.

Dilihat secara kumulatif dari periode Januari hingga November 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia telah mencapai 7,52 miliar dolar.

Defisit tersebut terjadi karena nilai ekspor yang menurun.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan ekspor dikarenakan terjadi penurunan harga di sejumlah komoditas di pasar dunia baik di sektor migas maupun nonmigas.


"Untuk nonmigas, ada penurunan harga pada komoditas minyak kernel, minyak sawit mentah, batu bara, dan nikel," ujarnya pada Tribunnews di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

 Dilihat secara kumulatif dari periode Januari hingga November 2018, defisit neraca perdagangan Indonesia telah mencapai 7,52 miliar dolar.

Defisit tersebut terjadi karena nilai ekspor yang menurun.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan ekspor dikarenakan terjadi penurunan harga di sejumlah komoditas di pasar dunia baik di sektor migas maupun nonmigas

 "Untuk nonmigas, ada penurunan harga pada komoditas minyak kernel, minyak sawit mentah, batu bara, dan nikel," ujarnya pada Tribunnews di Gedung BPS, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018).

 Sebelumnya, Jokowi juga menyoroti soal neraca perdagangan Indonesia yang terus defisit dari waktu ke waktu.

Jokowi juga mengaku bahwa impor lebih besar dibanding dengan ekspor.

Untuk itu, Jokowi mendorong pelaku usaha untuk terus berusaha agar produk-produk mereka bisa diekspor ke luar negeri.

"Ekspor harus lebih besar dari impor, saya menghargai usaha keras saudara-saudara untuk masuk ke pasar ekspor," kata Presiden saat membuka acara di depan pengusaha, Rabu (24/10/2018).

 Dilansir dari Kompas.com, menurut Jokowi, para pelaku usaha di Indonesia bisa melirik pasar-pasar yang selama ini belum banyak disentuh importir, seperti Asia Selatan dan Afrika.

Ia memastikan pemerintah selalu mengupayakan untuk memberi insentif bagi perusahaan dengan angka ekspor yang tinggi.

 Kritik kepada Presiden Jokowi juga datang dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

 "Selamat pagi. Pemerintah membangun infrastruktur spt jalan dan jembatan dll itu mah kewajiban, bukan prestasi.

Kalau membangun dari utang, itu mewariskan masalah generasi mendatang.

Kalau membangun tol berbayar itu namanya bisnis bukan pelayanan," tulis Fadli.


Presiden Terburuk 
syiah, Cyber Tauhid
KIBLAT.NET, Jakarta – Krisis kemanusiaan dan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat muslim etnis Uighur di China jadi sorotan dunia. Pemerintah Indonesia didesak untuk bersuara membela muslim Uighur di Xinjiang yang sedang mengalami pelanggaran HAM.

“Dari pemberitaan media internasional, perlakuan diskriminantif dan tindakan represif pemerintah China terhadap muslim Uighur sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tapi sayangnya belum ada negara-negara muslim, termasuk Indonesia, yang berani mengecam tindakan pemerintah China,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Minggu (16/12).

Menurut Fadli, meski diberikan status otonomi, penduduk muslim di Xinjiang faktanya justru mengalami perlakuan represif. Lebih dari 10 juta muslim di Xinjiang mengalami perlakukan diskriminatif, baik diskriminasi agama, sosial, maupun ekonomi.

Bahkan berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch yang dikeluarkan pada Agustus lalu, sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tak ditentukan dan tanpa dakwaan. Bahkan ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.

“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggung jawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Sebab jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” kata Fadli.

Dalam Universal Periodic Review di PBB November lalu, Indonesia menyatakan sikap netral atas krisis Uighur. Padahal, Indonesia diharapkan dapat bersikap tegas menolak penindasan terhadap etnis muslim di wilayah Xinjian itu.

“Padahal apa yang dialami muslim Uighur bukan hanya sekedar diskriminasi agama, namun juga sudah suatu tindak pelanggaran HAM,” imbuhnya.

Menurut Politikus Gerindra ini, kerja sama ekonomi yang sedang dijalin Indonesia dengan China, tidak bisa menjadi alasan Indonesia untuk tetap diam atas nasib jutaan muslim Uighur yang teraniaya. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif. Sikap Indonesia jelas tidak bisa didikte oleh siapapun.

“Selain Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara Muslim, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi tak bisa dijalankan hanya dengan bersikap netral atau pasif saja. Harus ada ketegasan,” kata dia.

Penyelidikan kantor berita the Associated Press mengungkapkan, China mengirimkan ribuan bahkan puluhan ribu warga Uighur, kelompok minoritas muslim di Provinsi Xinjiang ke kamp penahanan. Mereka ditahan di kamp konsentrasi atas tuduhan kejahatan politik karena berpaham ekstremis.

Selama ditahan, warga Uighur itu harus menaati aturan ‘lima pilar sama rata sama rasa’: tinggal, berolah raga, belajar, makan, dan tidur bersama-sama. Mereka juga dipaksa melepaskan identitas keislaman.

Menurut AP, pemerintah menyebut program penahanan Uighur ini sebagai ‘pelatihan kejuruan’ tapi tujuan utamanya sebetulnya indoktrinasi.

Sumber: Merdeka
Reporter: Qoid
syiah, Cyber Tauhid
KIBLAT.NET, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Din Syamsuddin secara tegas menyatakan bahwa penindasan, persekusi, dan berbagai tindak kekerasan atas muslim Uighur di Cina adalah kejahatan kemanusiaan.

“Itu adalah pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata,” ujar Din melalui rilisnya, Selasa (14/12/2018).

Ia juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk bersuara terkait penindasan itu. “Jika tidak dan berdalih itu masalah internal Cina, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Bukan hanya itu, ia menyebut jika masih diam saja, maka itu menandakan betapa lemahnya iman bangsa Indonesia.

Mantan Ketua Umum MUI Pusat itu lantas mengutip pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Jangan karena investasi kita jadi bungkam. Jangan karena takut lidah kita kelu,” tukasnya.

Muslim Uighur merupakan etnis yang menempati wilayah Turkistan Timur atau Xinjiang, Cina. Mereka telah lama mengalami diskriminasi atas status mereka sebagai muslim. Setelah dilarang menjalankan ajaran Islam, jutaaan dari mereka kini dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi untuk dipaksa meninggalkan akidah yang diyakini.

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

VIDEO

KRISTENISASI

SYIAH

LIBERAL