PARTAI KOMUNIS INDONESIA : Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menuding bahwa PDI Perjuangan sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebab menurutnya keberadaan PKI saat ini sudah tidak ada lagi.
Menurutnya, keluhan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal PDIP yang sering dikaitkan dengan PKI seharusnya menjadi sebuah koreksi bagi partai penguasa itu.
"Dimana kok bisa PDIP yang merupakan partai berideologi Pancasila sampai di kaitkan dengan PKI. Keberadaan PKI sendiri sudah selesai," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (1/8).
Pernyataannya itu menanggapi cibiran Hasto yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengkritik aturan terkait presidential threshold di UU Pemilu dianggap sebagai pernyataan yang penuh ambisi atas kursi presiden.
"Jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat dikira ambisi jadi presiden. Kok Hasto sebagai Sekjen Partai anti kritik sih," ketusnya.
Nah biasanya, lanjut Arief, sifat PKI itu anti Kritik dan melanggar Konstitusi. Makanya wajar jika PDIP sering disamakan dengan PKI.
"Seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY. Sebab Sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan," imbuhnya.
Disahkannya UU Pemilu, khususnya poin presidential threshold, menurut dia sudah jelas merupakan upaya penghilangan hak konstitusi pemilih pemula pada Pilpres 2019 jika presidential threshold yang digunakan sama dengan Pemilu 2014. Padahal di tahun 2019 nanti, Pileg dan Pilpres berlangsung bersamaan.
Pemilih pemula itu tambah dia, memiliki hak konstitusi untuk mengusung seseorang menjadi Capres. Menurut Arief saat Pilpres pemilih pemula tidak masuk dalam bagian rakyat yang mengusung Capres 2019 dengan PT 20 persen yang mengunakan hasil Pemilu 2014.
"Jadi PDIP jangan salah tanggap. Saya Tidak menuduh kok PDIP itu sama dengan PKI. Tapi akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20 persen itu jadi sering disamakan dengan PKI. Coba lebih sadar dan jangan memaksakan kehendak di luar kewarasan. More tuduhan terhadap PDIP dikaitkan Dengan PKI pasti tidak ada," demikian Arief.[rmol]
Menurutnya, keluhan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto soal PDIP yang sering dikaitkan dengan PKI seharusnya menjadi sebuah koreksi bagi partai penguasa itu.
"Dimana kok bisa PDIP yang merupakan partai berideologi Pancasila sampai di kaitkan dengan PKI. Keberadaan PKI sendiri sudah selesai," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Selasa (1/8).
Pernyataannya itu menanggapi cibiran Hasto yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengkritik aturan terkait presidential threshold di UU Pemilu dianggap sebagai pernyataan yang penuh ambisi atas kursi presiden.
"Jangan dong Prabowo mengkritik UU Pemilu yang dianggap lelucon politik dan nipu rakyat dikira ambisi jadi presiden. Kok Hasto sebagai Sekjen Partai anti kritik sih," ketusnya.
Nah biasanya, lanjut Arief, sifat PKI itu anti Kritik dan melanggar Konstitusi. Makanya wajar jika PDIP sering disamakan dengan PKI.
"Seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY. Sebab Sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan," imbuhnya.
Disahkannya UU Pemilu, khususnya poin presidential threshold, menurut dia sudah jelas merupakan upaya penghilangan hak konstitusi pemilih pemula pada Pilpres 2019 jika presidential threshold yang digunakan sama dengan Pemilu 2014. Padahal di tahun 2019 nanti, Pileg dan Pilpres berlangsung bersamaan.
Pemilih pemula itu tambah dia, memiliki hak konstitusi untuk mengusung seseorang menjadi Capres. Menurut Arief saat Pilpres pemilih pemula tidak masuk dalam bagian rakyat yang mengusung Capres 2019 dengan PT 20 persen yang mengunakan hasil Pemilu 2014.
"Jadi PDIP jangan salah tanggap. Saya Tidak menuduh kok PDIP itu sama dengan PKI. Tapi akibat pemaksaan kehendak dalam PT 20 persen itu jadi sering disamakan dengan PKI. Coba lebih sadar dan jangan memaksakan kehendak di luar kewarasan. More tuduhan terhadap PDIP dikaitkan Dengan PKI pasti tidak ada," demikian Arief.[rmol]
Post A Comment:
0 comments:
tes