Zaini Rahman: Ironi Peran dan Nasib NU

Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKAPMII) Zaini Rahman mengungkap adanya gejala perluasan pengaruh organisasi trans-nasional, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Indonesia. Zaini menilai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Nahdahtul Ulama (NU) selalu tampil di garda depan menghadang laju pengaruh organisasi yang dianggap mengancam Pancasila tersebut.

“HTI dan yang sejenis memang harus dicegah agar tidak terus menularkan virus khilafah yang mengancam Pancasila dan NKRI. Selama ini kelompok NU yang berusaha menghadang mereka. Bahkan sering dengan cara konfrontatif sehingga. muncul kesan NU memusuhi sesama muslim. Pertanyaannya, kenapa selalu NU yang pasang badan, ke mana kelompok lain?,” ujar Zaini, Jumat (7/4/2017).

" Mau lebih mengetahui KESESATAN SYIAH " simak artikel nya di MAZHAB SYIAH "

Zaini berpikir kokohnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyindir absennya kelompok yang selama ini mengaku paling nasionalis membiarkan NU sendirian berhadap-hadapan dengan ancaman langsung.

“Kemana kaum nasionalis yang besar itu, kenapa pasukan mereka tidak muncul ikut menghadang, bukannya mereka yang paling khawatir pada gerakan HTI dan kawan-kawan. Bukannya mereka yang paling miris dengan aksi 212,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRRI ini menyatakan tidak terbayangkan andai NU membiarkan kekuatan arus 212. “Terlebih jika NU yang katanya warganya 48 % penduduk negeri ini juga ikut mendorong dan memperkuat arus itu, entahlah apa yang akan terjadi,” paparnya.

Zaini mengutarakan kehadiran NU ditengah pergolakan membuktikan komitmen yang pasti bagi kepentingan nasional. Menurutnya, NU hadir mengantisipasi ancaman kendati tengah menanggung beban tanggungjawab internalnya.

“Lalu, tahukah penguasa negeri ini bahwa sebenarnya NU punya masalah internalnya sendiri. Yakni kemiskinan yang melanda warganya,” ucapnya.

Zaini meyakini kemiskinan yang mendera mayoritas warga Indonesia bersumbu tidak berdiri sendiri. Melainkan akibat dari kebijakan-kebijakan struktural negara yang telah menimbulkan kesenjangan ekonomi yang parah di negeri ini.

“Gini ratio yang tinggi sudah umum terjadi di berbagai negara, tapi untuk kasus Indonesia situasinya lebih rawan karena si kaya yang menguasai sekitar 75% ekonomi diwakili oleh etnis minoritas yang jumlahnya sangat kecil (mungkin tidak lebih dr 5 % penduduk),” jelasnya.

“Lihatlah data dari deklarasi harta kekayayaan tax amnesty yang mencapai Rp 4.855 triliun, yg jumlah itu hy dimiliki olh kurang dr 1 juta orang (sekitar 0,4 % dr seluruh jumlah penduduk) sementara PDB kita hy sekitar Rp 10.500 triliun dan APBN kita kisaran Rp 2.200 triliun,” pungkasnya