Pascakudeta, Turki Rombak Struktur Militer Langsung di Bawah Komando Presiden

ANKARA

Keputusan-keputusan penting telah dibuat dalam Angkatan Bersenjata Turki (TSK) pasca kudeta 15 Juli dimana sekelompok perwira nakal berusaha untuk menggulingkan pemerintah terpilih.

Anadolu Agency meleporkan (1/8), di bawah keputusan hukum, sebagai bagian dari negara Turki dalam kondisi darurat 3 bulan, perdana menteri, kepala Staf Umum, wakil perdana menteri, menteri kehakiman, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dan komandan pasukan akan bergabung dengan Dewan Agung Militer (YAS).

Di bawah keputusan hukum, Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara Turki kini di bawah kendali Departemen Pertahanan.

Langkah ini memungkinkan Presiden dan Perdana Menteri untuk menerima informasi langsung dari komandan pasukan jika diperlukan dan untuk memberi mereka perintah langsung, yang akan dipenuhi segera tanpa persetujuan dari otoritas apapun.

perombakan struktur militer Turki (Anadolu)

Penjaga Pantai Turki dan Komando Umum  Gendarmerie berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Sebuah universitas baru yang disebut Universitas Pertahanan Nasional akan didirikan di bawah Kementerian Pertahanan.

Universitas tersebut akan menawarkan lembaga baru untuk melatih perwira staf dan memberikan pendidikan pascasarjana, termasuk akademi perang dan sekolah kejuruan yang melatih bintara.

Keputusan ini juga memberikan Akademi Kedokteran Militer  Gulhane Ankara  dan rumah sakit militer di Turki di bawah Kementerian Kesehatan. Prioritas pelayanan kesehatan akan diberikan kepada kerabat martir dan veteran.

Akademi Perang Turki, sekolah tinggi militer, dan sekolah tinggi yang melatih bintara telah ditutup.

Siswa yang melanjutkan studi mereka dalam Sekolah Perang, fakultas dan perguruan tinggi akan didaftarkan ke fakultas dan perguruan tinggi yang sesuai.

Sebanyak 3.073 personel militer termasuk 158 Jenderal dan laksamana telah dipecat dari Angkatan Bersenjata Turki terkait link ke FETO.

Pangkalan Udara Akinci Air Base di Ankara dan pangkalan militer di Ankara dan Istanbul yang mengirim tank kudeta dan helikopter selama 15 Juli  akan ditutup.

Turki mengumumkan keadaan darurat pada 20 Juli setelah sekelompok perwira militer melakukan aksi kudeta 15 Juli.

Selama keadaan darurat, Kabinet memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan hukum di bawah presiden republik ini tanpa memperhatikan prosedur rutin dan pembatasan dalam Pasal 91 Konstitusi. keputusan ini pertama kali diterbitkan dalam Berita Resmi dan kemudian diserahkan ke parlemen untuk diratifikasi.

Setidaknya 238 orang tewas dan hampir 2.200 terluka dalam upaya kudeta, yang para pejabat Turki telah berulang kali mengatakan itu dilakukan oleh Feto, dipimpin oleh tokoh ulama Fetullah Gulen.